Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Masa Perang Dingin

Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Masa Perang Dingin

Pada tahun 1960-an ketika Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin pemerintah mengarahkan pandangan politiknya ke negara-negara Blok Timur yang berhaluan komunis. Hal ini disebabkan pengaruh kekuatan PKI yang saat itu mendominasi politik Indonesia. Selain itu juga disebabkan negara-negara Barat terkesan enggan memberikan bantuan ekonomi dan persenjataan dalam rangka perbaikan ekonomi dan perjuangan membebaskan Irian Barat. Puncak kedekatan Indonesia dengan Blok Timur adalah pendirian Poros Jakarta-Hanoi-Pyong Yang-Phnom Penh, menjadikan Indonesia dicap negara berhaluan komunis oleh masyarakat Internasional. Kebijakan luar negeri pada waktu itu cenderung pada konfrontasi negara-negara Barat yang dianggap sebagai simbol kolonialisme dan imperialisme.

Peristiwa pemberontakan G30S / PKI yang diduga didalangi PKI tahun 1965 menjadi titik balik perubahan arah politik Indonesia. Peristiwa G30S / PKI ini diikuti oleh pergeseran kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru, dari Soekarno ke Soeharto. Perubahan tampuk kekuasaan ini juga merubah halauan kebijakan luar negeri Indonesia. Komunis dinyatakan sebagai ajaran terlarang di Indonesia sehingga semua hubungan dengan negara-negara komunis diputuskan.

2.      Peran Lembaga Keuangan Internasional dalam Kebijakan Ekonomi Indonesia di Masa Orde Baru.

Dibawah pemerintahan Orde Baru, setahap demi setahap bisa keluar dari keterpurukan ekonomi melalui bantuan dana negara-negara Barat. Bantuan yang didapat digunakan untuk memperbaiki ekonomi dan melakukan pembangunan dalam bentuk Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Negara-negara pemberi bantuan dana itu tergabung dalam sebuah konsorium yang dinamakan IGGI (Inter-Goverment Group on Indonesia) yang beranggotakan Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Jepang, Inggris, dan sejumlah negara Eropa Barat.

Selain negara-negara tersebut, Indonesia juga mendapatkan pinjaman dana dari Bank Internasional untuk Rekontruksi dan Pembangunan (IBRD / International Bank for Recontruction and Development) atau Bank Dunia (World Bank). Bank dunia merupakan lembaga keuangan yang mengurusi masalah-masalah yang bersifat struktural. Bank Dunia memberikan bantuan dana kepada negara-negara yang membutuhkan melalui program penyesuaian struktural (SAP / Structural Adjustment Program). Bank dunia juga berperan melakukan perombakan terhadap sektor yang dipandang penting seperti sektor industri dan perdagangan serta menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang terkait sektor tersebut. Tujuannnya adalah untuk meliberalisas sektor-sektor tersebut dengan menyingkirkan hambatan-hambatan yang merintangi produktivitas perekonomian.

Disisi lain, untuk membenahi sektor moneter yang mengalami kekacauan pemerintah Indonesia meminta bantuan dari IMF (International Monetary  Fund). Pemerintah perlu meredam laju inflasi yang meningkat tajam de tahun 1965. IMF mempunyai tugas melakukan intervensi (campur tangan) untuk mendapatkan kembali keseimbangan neraca perdagangan. Keseimbangan neraca perdagangan dipengaruhi oleh kebijakan moneter bank sentral dan menteri keuangan. IMF memberikan saran-saran yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyehatkan perekonomiannya.

Sumber :

Resmi meluncur, Vivo V7 dibandrol Rp3,799 juta

Close
Menu