Cyberlaw di Malaysia

Cyberlaw di Malaysia

Cyberlaw di Malaysia

Cyberlaw di Malaysia
Cyberlaw di Malaysia

Pada tahun 1997 Malaysia telah mengesahkan dan mengimplementasikan beberapa perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek dalam cyberlaw sepertiThe Computer Crime Act (1997), UU Tandatangan Digital, Communication And Multimedia Act (1998), Digital Signature Act (1997). Selain itu, ada juga perlindungan hak cipta dalam internet melalui amandemen UU Hak Ciptanya.

The Computer Crime Act mencakup mengenai kejahatan yang dilakukan melalui komputer, karena cybercrime di negara Malaysia tidak hanya mencakup segala aspek kejahatan/pelanggaran yang berhubungan dengan internet. Akses secara tak terotorisasi pada material computer juga termasuk cybercrime. Jadi, jika kita menggunakan komputer orang lain tanpa izin dari pemiliknya maka termasuk di dalam cybercrime walaupun tidak terhubung dengan internet.

Isi dari The Computer Crime Act mencakup hal-hal berikut ini:

  • Mengakses material komputer tanpa ijin.
  • Menggunakan komputer untuk fungsi yang lain.
  • Memasuki program rahasia orang lain melalui komputernya.
  • Mengubah / menghapus program atau data orang lain.
  • Menyalahgunakan program / data orang lain demi kepentingan pribadi.

Hukuman atas pelanggaran UU ini adalah denda sebesar lima puluh ribu ringgit (RM50,000) atau sekurang-kurangnya 5 tahun hukuman kurungan/penjara sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut (Malaysia). Di Malaysia masalah perlindungan konsumen,cybercrime,muatan online,digital copyright, penggunaan nama domain,kontrak elektronik sudah ditetapkan oleh pemerintahan Malaysia. Namun, masalah privasi,spam dan online dispute resolution masih dalam tahap rancangan.

Sumber : https://solidaritymagazine.org/

Close
Menu