DEWAN SYARIAH NASIONAL

DEWAN SYARIAH NASIONAL

Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan pakar dalam bidang-bidang yang tekait dengan perekonomian dan syariah muamalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun. DSN adalah Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang berugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkanfatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah, serta mengawasi fatwa yang dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

DSN juga mempunyai kewenangan untuk :

  1. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebgai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keungan syariah, termasuk bank, asuransi, dan reksa dana.
  2. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadidasar tindakan hukum pihak terkait.
  3. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan BAPEPAM
  4. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN
  5. Mengusulkan kepadapihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Dewan Syariah Nasional dibentuk tahun 1997 dan merupakanlembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipimpin oleh Ketua Umum MUI. Tugas-tigas Dewan Syariah Nasional antara lain sebagai berikut :

  1. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam.
  2. Menyusun guidelines  atau panduan produk syariah yang bersumber dari hukum Islam yang dijadikan dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah lembaga-lembaga keuangan syariah.
  3. Memberi rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan menjadi Dewan Pengawas Syariah pada suatu suatu lembaga keuangan syariah
  4. Meneliti dan memberi fatwa terhadap produk-produk yang dikembangkan lembaga keuangan syariah.
  1. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengurus Syariah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah, alam kegiatan Usaha Bank Syariah.

Jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang. Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagaianggota DPS sebanyak-banyaknya pada 2 bank lain dan 2 lembaga keuangan syariah bukan bank. Anggota DPS juga bisa merangkap sebagai DSN.

Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

sumber :

Pos-pos Terbaru

Close
Menu