Fungsi redistribusi pendapatan

Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Indonesia, dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi.

Pajak berhubungan dengan system ekonomi Negara yang merupakan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. System ekonomi yang di anut Indonesia adalah sistem ekonomi campuran yang dinamakan Sistem Ekonomi Demokrasi Pancasila. System ekonomi campuran adalah system ekonomi yang berada diantara sistem ekonomi (Pihak swasta mempunyai memilih usaha) liberal dan sistem komando (pemerintah sebagai pengatur perekonomian mutlak). Sistem ekonomi demokrasi pancasila adalah sistem ekonomi yang berpedoman pada sila-sila pancasila atas dasar demokrasi. Pemerintah mengatur perekonomian Negara dengan pajak dan subsidi yang didapat dari pajak. Subsidi adalah bantuan dari pemerintah untuk menekan harga. Subsidi juga bisa diartikan pengurangan persenan pajak dalam suatu produk atau barang.

Pajak berfungsi sebagai Pengatur pertumbuhan ekonomi sebagai contoh dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak dan dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Pajak menjadikan harga barang dan jasa bervariasi tergantung besar pajak yang dibebankan. Barang luar negeri bisanya lebih mahal dari barang produksi lokal dengan jenis barang dan kualias yang sama pula, karena barang luar negeri menanggung beban pajak yang tinggi dibandingkan barang lokal.

Masuknya barang luar negeri ke dalam perekonomian menjadi pembanding dalam menentukan harga standar yang dilakukan melalui kebijakan pajak sehingga barang lokal terlindungi atau dapat bersaing dengan barang impor. Dengan pajak tidak terjadi perang harga produk yang dapat memicu inflasi dan monopoli oleh pihak swasta. Contohnya ditariknya atau dikuranginya subsidi pada minyak tanah atau BBM mengakibatkan harga minyak tanah/ BBM naik yang berdampak naiknya ongkos produksi dan ongkos distribusi sehingga harga barang lain ikut naik. Di lain pihak pemerintah memberikan subsidi pada harga barang lain dan memberikan bantuan kepada masyarakat agar perekonomian tetap stabil.

Pos-Pos Terbaru

Close
Menu