Mantan Wakil Menag: Sulit Sekali Mencari Kiai yang Bisa Memimpin

Mantan Wakil Menag Sulit Sekali Mencari Kiai yang Bisa Memimpin

Mantan Wakil Menag: Sulit Sekali Mencari Kiai yang Bisa Memimpin

Mantan Wakil Menag Sulit Sekali Mencari Kiai yang Bisa Memimpin
Mantan Wakil Menag Sulit Sekali Mencari Kiai yang Bisa Memimpin

Pemerintah bersama DPR menggodok RUU tentang pesantren

dan pendidikan agama. Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Nasaruddin Umar mengatakan, tantangan besar dalam peraturan tersebut adalah kurangnya jumlah kiai dan populasi pesantren yang terkonsentrasi di Pulau Jawa.

“Sekitar 82,2 persen pondok pesantren ada di Pulau Jawa. Kemudian 10 persen di Sumatera,” katanya. Ketika populasi pesantren terbanyak berada di Jawa, ternyata Pulau Jawa saat ini kekurangan kiai. Khususnya kiai yang bisa memimpin pesantren. “Sulit sekali mencari kiai yang bisa memimpin ponpes,” tutur mantan wakil menteri agama itu.

Menurut dia, kiai yang bisa memimpin pesantren bukan sosok sembarangan.

Kiai tersebut harus memiliki jiwa tabah dan sabar mendidik para santrinya. Juga, kiai yang produktif memberikan materi-materi keagamaan kepada masyarakat.

“RUU pesantren harus ada semangat untuk melahirkan figur-figur (kiai, Red) teladan,” katanya. Figur kiai yang mampu memimpin pesantren dengan menerapkan Islam yang inklusif dan moderat. Kemudian, memiliki jiwa pembela bangsa, tetapi tetap beragama dengan baik.

Dirjen Bimas Islam Kemenag Muhammadiyah Amin mengatakan akan kembali menghidupkan program pelatihan calon dai muda. Dia menjelaskan, program itu tidak ada selama tiga tahun terakhir. “Tahun ini saya programkan lagi. Kuotanya 680 peserta,” jelasnya.

Amin berharap, program itu bisa mengatasi kekurangan kiai sebagaimana

disebutkan Nasaruddin Umar. Dalam program tersebut, Kemenag menyiapkan anggarannya. Teknis seleksi dan pelatihan dilakukan bersama dengan Komisi Dakwah MUI.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, Kemenag tengah menyempurnakan draf rancangan RUU pesantren. Saat ini masih tahap pembahasan dan koordinasi lintas kementerian/lembaga.

“Ini dilakukan agar pemerintah punya kesamaan cara pandang dalam melihat rumusan-rumusan dan pasal-pasal yang ada di RUU,” katanya.

 

Baca Juga :