Media Center

Media Center

Media Center

Media Center

Perubahan lingkungan global dan kemajuan teknologi

yang pesat di bidang komunikasi dan informasi tidak saja menjadi tantangan baru akan tetapi juga membawa implikasi kepada perubahan paradigma. Perubahan paradigma tersebut, antara lain ; penggunaan ekonomi telematika bukan lagi ekonomi industri; bisnis berdasarkan pengetahuan, bukan lagi modal dan buruh; orientasi ke pelayanan bukan lagi produk; keuntungan biaya kompetetif bukan lagi komperatif; pemberdayaan dan pengembangan bukan lagi pengendalian; desentralisasi bukan lagi sentralisasi; organisasi tim kerja bukan lagi hierarkisdan penerapan pemerintahan secara elektronik atau yang sering disebut e-Government dengan memanfaatkan telematika dalam pengelolaan pemerintahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dengan perubahan paradigma tersebut, administrasi pemerintahan akan bisa bekerja lebih baik, efektif dan efisien dengan biaya yang lebih rendah atau dicirikan dengan a smaller, faster, better, and cheaper government.
Efisiensi, simplikasi, dan debirokratisasi dalam administrasi pemerintahan mengharuskan lembaga pengelola pembangunan menjadi ringkas struktur, kaya fungsi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu suatu lembaga yang mengelola informasi, dalam hal ini yang terkait dengan kehumasan, memiliki posisi yang sangat strategis untuk mendukung pengelolaan pembangunan.
Bidang kehumasan di instansi pemerintah secara umum dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan dan hasil-hasilnya. Memberi informasi secara teratur tentang sosialisasi program kerja dan peraturan-peraturan, kebijakan, mengcounter berita-berita negatif, juga hasil kerja institusi pemerintah di pusat maupun di daerah, serta memberi pengertian kepada masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan dan segala sesuatunya yang berpengaruh terhadap masyarakat.
Selain orientasi kerja keluar, kehumasan pemerintah juga harus memungkinkan untuk memberikan masukan dan saran bagi para pejabat tentang segala informasi yang diperlukan dan reaksi atau kemungkinan reaksi masyarakat akan kebijakan institusi, baik yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan.
Sebagaimana diketahui bahwa kehumasan merupakan ujung tombak yang posisinya menjadi sangat strategis. Tanpa keberadaan humas, niscaya dalam suatu organisasi pemerintah, akan terkesan mandul dan tujuan serta sasaran organisasi tersebut menjadi tidak terinformasikan. Akibat yang lebih jauh lagi adalah pemerintah menjadi tidak efektif. Tentunya profesionalisme dalam kehumasan sangat dituntut.
Ada dua hal yang menjadi permasalahan sekaligus tantangan yang dihadapi dalam kaitannya dengan kehumasan pemerintah. Pertama, adalah eksistensi humas pemerintah dalam menghadapi situasi globalisasi. Kedua, Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kehumasan pemerintah.
Dalam iklim demokrasi dan transparansi di era globalisasi, peranan informasi merupakan suatu hal yang sangat urgen dan merupakan hak dari setiap individu untuk mendapatkan informasi yang benar secara bebas, baik melalui media cetak, media elektronik maupun media informasi lainnya. Dalam kaitan dengan makalah ini tentunya adalah informasi dari pemerintah melalui pusat penerangan, humas atau apapun namanya. Sebab, di era otonomi daerah saat ini nomen klatur yang berkaitan dengan kehumasan di berbagai pemerintah provinsi, kabupaten/kota sangat bervariasi meskipun fungsi dan tugasnya adalah menginformasikan berbagai kebijakan dan hasil-hasilnya.
Oleh karena informasi merupakan hak setiap individu, maka pemerintah akan menjadi semakin terbuka guna memenuhi dan menjamin hak-hak publik terhadap informasi tersebut. Beberapa hak publik tersebut antara lain :
1. Hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya (right to observe);
2. Hak untuk memperoleh informasi (right to information);
3. Hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik (right to participate);
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan sebagai saksi, informan, dan pelapor dalam mengungkap fakta dan kebenaran (whistle blower protection);
5. Hak untuk berekspresi (freedom of expression);
6. Hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atau dijaminnya kelima hak tersebut (right to appeal)

Untuk mewujudkan dan menjamin hak-hak publik tersebut, maka perlu adanya jaminan akses informasi public agar dapat menjawab tantangan ke depan dalam pengelolaan informasi publik tersebut, maka dengan alasan itu maka diharapkan dibentuk Media Center.


Sumber: https://blogs.uajy.ac.id/teknopendidikan/seva-mobil-bekas/

Close
Menu