Momentum Hari Anak Nasional, KPAI: Stop Memviralkan Video Kekerasan

Momentum Hari Anak Nasional, KPAI Stop Memviralkan Video Kekerasan

Momentum Hari Anak Nasional, KPAI: Stop Memviralkan Video Kekerasan

Momentum Hari Anak Nasional, KPAI Stop Memviralkan Video Kekerasan
Momentum Hari Anak Nasional, KPAI Stop Memviralkan Video Kekerasan

Era media sosial membuat informasi bisa viral dengan cepat. Termasuk, berbagai video kekerasan terhadap anak. Peristiwa kasus bullying dalam sepekan terakhir juga menyebar dengan cepat di kalangan warganet karena kekuatan media sosial. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap, momentum Hari Anak Nasional (HAN) menjadi koreksi diri supaya berbagai video tentang kekerasan anak tidak diviralkan.

Wakil Ketua KPAI Susanto mengatakan, respons publik terhadap isu anak saat ini semakin baik. Namun, belum sepenuhnya senapas dengan spirit perlindungan anak. Makin viralnya kasus-kasus anak yang dibagikan ke berbagai kalangan dengan semangat agar mendapatkan atensi, sebenarnya tidak baik.

“Padahal, penyebaran video kekerasan anak merupakan pelanggaran hukum. KPAI meminta untuk tidak terus memviralkan video kekerasan, bullying, karena semakin merugikan anak. Baik korban maupun pelaku,” tegasnya kepada JawaPos.com, Sabtu (22/7).

Momentum Hari Anak Nasional, KPAI: Stop Memviralkan Video Kekerasan

Sekolah harusnya menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar,

bukan untuk tempat aksi bullying (IMAM HUSEIN/JAWA POS)

 

Meski ada kemajuan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, kata dia, namun kasus pelanggaran anak masih kompleks. Tren kasus pelanggaran anak mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada 2014 mencapai 5.066 kasus. Pada 2015, 4.309 kasus dan pada 2016 mencapai 4.620 kasus.

“Anak masih menjadi korban dan pelaku kekerasan masih menjadi persoalan serius. Kasus bullying, anak menjadi korban terorisme, dan anak korban cyber serta pornografi menjadi cacatan penting,” katanya.

Era media sosial juga meningkatkan kasus anak dengan pornografi.

Hal itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Data tahun 2016, anak korban pornografi mencapai 587. Data itu menduduki ranking ketiga setelah kasus anak berhadapan dengan hukum mencapai 1.314 kasus dan kasus anak dalam bidang keluarga 857 kasus.

“Melihat kompleksitas kasus yang ada, pekerjaan rumah cukup besar bagi Indonedia adalah bagaimana memastikan proteksi negara agar anak tidak terpapar pornografi, radikalisme serta tidak terpapar kejahatan berbasis cyber,” jelasnya.

Susanto menjelaskan intervensi pencegahan dan penanganan terhadap anak

masih menjadi pekerjaan rumah. Banyak lembaga layanan berbasis masyarakat, namun mengalami kendala SDM, pembiayaan bahkan sarana dan prasarana layanan. Dampaknya, maraknya korban pelanggaran anak di berbagai titik daerah kurang mendapatkan layanan penyelesaian secara komprehensif.

“Maka, memastikan perlindungan anak berbasis masyarakat bisa berjalan dengan baik merupakan keharusaan, agar kasus kejahatan dan pelanggaran anak di masyarakat bisa ditekan dan pembudayaan ramah anak bisa ditumbuhkan,” tutupnya.

 

Sumber :

https://demotix.com/how-to-prevent-air-and-soil-pollution/