SISTEM PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

SISTEM PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Sutau kebijakan diharapkan dapat memperbaiki dan memperkokoh ketahanan perbankan nasional. Kebijakan perbankan yang komprehensif, transparan dan mengandung kepastian hukumtersebut di antaranya berkaitan dengan pengaturan kepemilikan dan permodalan, kepengurusan, perluasan jaringan, serta perubahan kegiatan usaha Bank Syariah. Artinya, Bank Indonesia antara lain tetap mempertimbangkan fajtor-faktor kemampuan Bank Syariah, prinsip kehati-hatian operasional, tingkat persaingan yang sehat, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan kegiatan uasaha berdasarkan prinsip syariah, pemerataan pembangunan ekonomi nasional, kelayakan rencana kerja, serta kemampuan dan atau kelayakan pemilik, pengurus dan pejabat.

Agar Bank Syariah dapat bersaing di dunia perbankan internasional,Bank Syariah harus memiliki permodalan yang kuat. Selain itu Bank perlu didukung pula oleh pengurus, Dewan Pengurus Syariah. Dan pejabat yang mampu dan kompeten untuk mengelola Bank secara sehat.

  1. PENGERTIANBANK SYARIAH

Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan UU No 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menurut Pasal 1angka 13 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara pihak lain utnuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha. Atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain:

sumber :

https://dogetek.co/seva-mobil-bekas/

Close
Menu