Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan keberhasilannya oleh instalasi birokrasi pemerintah. Sebelum era otonomi daerah, pembentukan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah sangat diwarnai dengan nuangsa sentralistik, dimana semuanya ditentukan oleh pusat. Setelah tahun 2001 kelembagaan pemerintah daerah semakin memperhatikan nuansa lokal. Kondisi delematis tersebut semakin nampak ketika daerah diberi kebebasan untuk menentukan jenis dan jumlah unit organisasi berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Secara faktual kombinasi pertimbangan manajerial dan non manajerial dalam penempatan apartur sulit dielakkan. Hal ini semakin mencolok ketika muncul Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 sebagai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dimana didalamnya memberi banyak pembatasan terhadap jumlah dan jenis unit organisasi. Terjalinya perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membuka harapan baru bagi daerah dalam mengatasi situasi dilematis. Tantangan ke depan terkait dengan aspek kelembagaan adalah tuntutan instansi pemerintahan untuk dapat memberikan kinerja yang terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik; mampu mengantisipasi dan mengakomodasi dampak positif perubahan lingkungan eksternal maupun internal dari berbagai aspek, seperti desentralisasi, demokratisasi, globalisasi maupun perkembangan teknologi dan informasi.

Baca juga ;