Upaya Hukum PTUN

Upaya Hukum PTUN

Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah.[39] Selambatnya 30 hari setelah permohonan banding, panitera memberitahukan kepada kedua belah pihak agar mereka melihat berkas perkara di kantor PTUN. Tenggang waktunya 30 hari sejak mereka menerima pemberitahukan dari panitera tersebut.[40]

Salinan putusan, berita acara, dan surat lain yang bersangkutan harus dikirimkan kepada panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selambat-lambatnya 60 hari setelah pernyataan permohonan pemeriksaan banding. Para pihak dapat menyerahkan memori banding dan/atau kontra memori banding serta surat keterangan dan bukti kepada panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan perantaraan panitera pengadilan tingkat pertama.[41]

Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tidak mengatur batas waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Setelah majelis hakim pada Pengadilan Tinggi memutuskan perkara itu, dalam jangka waktu 30 hari, panitera Pengadilan Tinggi TUN harus mengirimkan salinan putusannya kepada PTUN yang memutus dalam pemeriksaan tingkat pertama.[42] Pemeriksaan tingkat banding bersifat devolutif, artinya seluruh pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat pertama, dipindahkan dan diulang oleh Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.[43] Pengadilan Tinggi seperti duduk di tempat hakim tingkat pertama.

PTUN juga mengatur upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Kedua upaya hukum ini diajukan kepada Mahkamah Agung. Upaya hukum Peninjauan Kembali dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Acara pemeriksaan upaya hukum kasasi diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sedangkan acara pemeriksaan upaya hukum peninjauan kembali diatur pada Pasal 77 Ayat (1) undang-undang yang sama.[44]

Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang tentang Mahkamah Agung menentukan bahwa pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan TUN dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini. Dan undang-undang itu sebenarnya hanya mengatur mengenai peradilan umum.[45] Sedangkan upaya hukum Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 67-75 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.[46]

Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali saja dan diajukan secara tertulis. Jangka waktunya selama 180 hari. Permohonan ini tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan yang terhadapnya dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali.[47]

 

https://montir.co.id/super-phantom-cat-apk/

Close
Menu